pengesahan persiapan UUD UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia

Dengan demikian, konstitusi lebih luas dibandingkan dengan Undang-UndangDasar (UUD), atau UUD merupakan salah satu bagian dari konstitusi.


Menurut James Bryce, suatu konstitusi menetapkan:

1.   pengaturan mengenai pendirian lembaga-lembaga yang permanan

2.   fungsi dari lembaga-lembaga tersebut

3.   hak-hak tertentu yang ditetapkan.


Sedangkan menurut JF. Strong, konstitusi mengatur:

1.   kekuasaan pemerintah

2.   hak-hak dari yang diperintah

3.   hubungan antara pemerintah dengan yang diperintah.


Fungsi UUD/Konstitusi

Fungsi UUD/konstitusi, dapat ditinjau dari sudut penyelenggaraan pemerintahan atau berdasarkan tujuannya. Ditinjau dari sudut pemerintahan fungsi UUD/konstitusi sebagai landasan struktural penyelenggaraan  pemerintahan menurut suatu sistem ketatanegaraan yang pasti yang pokok-pokoknya dalam suatu aturan-aturan konstitusi atau UUD-nya.


Sedangkan ditinjau dari sudut tujuannya, fungsi UUD/kontitusi adalah untuk menjamin hak-hak anggota warga negara atau masyarakat dari tindakan sewenang-wenang penguasa.


Isi atau Muatan Konstitusi

Menurut A.A.H. Struycken, UUD sebagai suatu konstitusi yang tertulis merupakan dokumen formal yang memuat:

1.   Hasil perjuangan politik bangsa di waktu lampau

2.   Tingkatan-tingkatan perkembangan tertinggi ketatanegaraan bangsa

3.   Pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan, baik waktu sekarang maupun yang akan datang.

4.   Sutau keinginan dengan mana perkembangan ketatanegaraan bangsa hendak dipimpin.


Menurut Sri Sumantri (1979:45) UUD atau konstitusi pada umumnya memuat:

1.   adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negara

2.   ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental;

3.   adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental.