tuliskan dasar hukum perubahan uud 1945

Pasal 37 ayat (1) yang berbunyi, “Usul perubahan pasal-pasal UUD dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR.”
Pasal 37 ayat (2) yang berbunyi, “Setiap usul perubahan pasal-pasal Undang- Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya.”
Pasal 37 ayat (3) yang berbunyi, “Untuk mengubah pasal-pasal Undang- Undang Dasar, sidang MPR dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR.”
Pasal 37 ayat (4) yang berbunyi, “Putusan untuk mengubah pasal-pasal UUD dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota MPR.”
Pasal 37 ayat (5) yang berbunyi, “Khusus tentang bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan.

Pasal 3 ayat (1) Undang Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa MPR lah yang berwenang untuk merubah dan juga menetapkan Undang Undang Dasar.
Pasal 37 Undang Undang Dasar 1945
Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/1999
Ketetapan MPR nomor IX/MPR/2000
Ketetapan MPR nomor XI/MPR/2001