pelaksanaaan UUD'45 ,pada demokrasi terpimpim

Pelaksanaan UUD 45 pada demokrasi terpimpin tidak sesuai karena
1. Kekuasaan Presiden tak terbatas
2. Prosedur pembentukan MPRS, karena anggota MPRS diangkat oleh presiden. Seharusnya dipilih melalui pemilu.
3. Prosedur pembentukan DPAS, karena lembaga ini anggotanya ditunjuk oleh presiden dan diketuai oleh presiden. Padahal tugas dari DPAS adalah memberi jawaban atas pertanyaan presiden dan memberi usulan kepada pemerintah.
4. Prosedur pembentukan DPRGR, karena anggota DPRGR ditunjuk oleh presiden dan DPR hasil pemilu 1955 justru dibubarkan oleh presiden. Padahal kedudukan DPR dan presiden adalah seimbang. Presiden tidak dapat membubarkan DPR, sebaliknya DPR tidak dapat memberhentikan presiden.
5. Penetapan Manifesto Politik Republik Indonesia sebagai GBHN. Seharusnya GBHN disusun dan ditetapkan oleh MPR.
6. Pengangkatan presiden seumur hidup, karena tidak ada aturan tentang jabatan presiden seumur hidup. Menurut pasal 7 UUD 1945 (sebelum diamandemen), presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya boleh dipilih kembali.

pada demokrasi terpimpin tidak sesua pada Pelaksanaan UUD 45, hal ini dikarenakan oleh beberpa faktor, yaitu:
1. Kekuasaan Presiden yang tidak terbatas
2. Prosedur pembentukan MPRS (diangkat oleh presiden, bukan melalui pemilu
3. Prosedur pembentukan DPAS (pemilihan oleh presiden)
4. Prosedur pembentukan DPRGR (pemilihan oleh presiden
5. Penetapan Manifesto Politik Republik Indonesia sebagai GBHN.
6. Pengangkatan presiden seumur hidup